Departemen Keuangan mengatakan bahwa sanksinya berupa pelarangan terhadap warga Amerika berurusan dengan kedua lembaga itu. Dikatakan bahwa Departeman akan berusaha untuk membekukan aset apa pun, bahkan mungkin saja menempatkan keduanya di bawah kedaulatan Amerika.

Sebelumnya Departemen Keuangan AS telah menempatkan “Hamas” dalam daftar hitam sebagai organisasi “teroris internasional”.

Departemen mengatakan bahwa sanksi diberikan terhadap Bank Islam Nasional yang didirikan oleh “Hamas” pada bulan April 2009, yang digunakan untuk memberikan jasa keuangan kepada anggota dan staf Hamas, termasuk anggota sayap militernya, menurut kantor berita Reuters. Dia menambahkan bahwa bank ini tidak memiliki izin dari Otoritas Moneter Palestina di Ramallah, dan bekerja di luar sistem keuangan yang sah.

Sementara terkait stasiun televisi “Al-Aqsa”, Departemen menyatakan bahwa stasiun televisi ini didanai dan dikelola oleh gerakan “Hamas”, dan dijadikan sebagai media informasi penting bagi pergerakan yang menyiarkan program-program yang “dirancang untuk merekrut anak-anak menjadi pejuang bersenjata dan pembom bunuh diri di dalam gerakan “Hamas” ketika mereka telah mencapai usia dewasa. (ar.rian.ru, 18/2/2010)

Hakim Pengadilan Federal mengatakan bahwa David Hedley (49 tahun) sangat kooperatif dengan para interogator AS sejak penangkapannya pada bulan Oktober. Dengan ini, ia terancam penjara hingga seumur hidup. (ara.reuters.com, 18/3/2010)

“Obama tidak mempedulikan citra dan pujian di luar negaranya. Dia lebih mementingkan urusan dalam negerinya meski dalam rencana kunjungan di Indonesia akan mendapat sambutan yang macam-macam,” kata anggota Komisi I DPR Effendi Choirie kepada detikcom, Jumat (19/3/2010).

Mantan Ketua FPKB DPR ini menilai, SBY selama ini mencoba meniru gaya kepemimpinan di negara barat. Namun SBY harus menyadari adanya perubahan paradigma berfikir soal pelayanan kepada rakyat. Para kepala negara yang dicontoh SBY lebih mementingkan urusan dalam negeri terkait kesejahteraan dan keamanan rakyatnya.

“Kalau SBY selama ini meniru pemimpin AS, harusnya sekarang merasa kecele. Ternyata Obama lebih mendahulukan kepentingan dalam negeri dan kesejahteraan rakyatnya. Ini harus menjadi catatan SBY untuk mengubah pola kepemimpinannya,” tegasnya.

Gus Choi, panggilan akbar Effendi Choirie, melihat SBY terkesan ingin mendapat pengakuan dari luar negeri. Padahal persoalan dalam negeri masih banyak yang harus diselesaikan khususnya yang terkait kemiskinan dan kesejahteraan rakyat.

“Berbeda dengan pemimpin kita ini, kita punya kesan selama 5 tahun lebih dia memimpin. Dia lebih senang melayani kepentingan luar negeri dan dapat citra baik dari luar negeri. Misal, menyampaikan keberhasilan memerangi terorisme saja di negara lain dari pada di dalam negeri,” paparnya.

Penolakan HTI

Gus Choi menilai penundaan kunjungan Obama ini murni karena urusan dalam negeri yang harus diselesaikan dengan cepat. Penundaan ini bukan karena tekanan dari kelompok-kelompok yang selama ini menolak Obama.

“Bagi kaum radikal dan fundamentalis, penundaan ini bukan berarti keberhasilan mereka mengancam boikot dan menolak kehadiran Obama. Ini murni ada urusan dalam negeri. Obama tidak akan takut dengan ancaman mereka,” paparnya.

Dengan adanya perubahan paradigma pemimpin di negara Paman Sam ini, pemimpin Indonesia juga harus ikut merubah pandangannya soal tugas kenegaraan. “Kita menerima kunjungan negara lain dalam konteks menghargai bangsa kita, pergaulan antar bangsa. Tapi jangan sampai untuk kepentingan kekuasaan kita,” pungkasnya. (detik.com, 19/3/2010)

Seperti diberitakan AFP, John Sheehan, mengemukakan bahwa salah satu penyebab kegagalan pasukan Belanda adalah karena tentara mereka menerima kaum gay sebagai anggota.

Sheehan, mantan komandan NATO dan perwira tinggi angkatan laut, mengemukakan hal itu saat memberi kesaksian di senat demi menentang rencana Presiden Barack Obama yang akan  mengakhiri larangan bagi mereka yang mengaku gay untuk bergabung dengan militer AS.

Sheehan mengatakan bahwa setelah Perang Dingin berakhir, militer di Eropa berubah dan berpikir bahwa “sudah tidak perlu lagi punya kemampuan bertempur aktif.”

Dia mengatakan proses sosial yang terjadi antara lain “homoseksualitas terbuka” dan “fokus pada operasi sebagai penjaga perdamaian, karena mereka yakin bahwa Jerman atau Soviet tidak akan menyerbu kembali.”

“Kasus yang jadi rujukan saya adalah  ketika Belanda diminta untuk menjaga Srebrenica dari Serbia,” katanya. Pasukan PBB asal Belanda saat itu diberi tugas melindungi masyarakat sipil Muslim Bosnia.

“Batalion mereka lemah, kepemimpinannya buruk, dan saat Serbia masuk, mereka memborgol tentara-tentara itu ke telepon umum lalu membariskan masyarakat Muslim kemudian mengeksekusi mereka.”

Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, Carl Levin, melakukan penajaman untuk mengklarifikasi komentar Sheehan tentang Srebrenica.

“Apakah para petinggi Belanda mengatakan kepada Anda bahwa (jatuhnya Srebrenica) adalah karena ada prajurit gay?” tanya Levin.”Ya,” kata Sheehan lalu melanjutkan: “Mereka memasukkan hal itu sebagai bagian dari permasalahan.”

Sheeha yang pensiun dari militer pada tahun 1997, mengatakan ia diberitahu oleh mantan kepala staf tentara Belanda.

Levin dengan keras menolak dugaan Sheehan dan mengatakan bahwa menghubungkan pembantaian di Srebrenica dan gay di militer Belanda adalah “terlalu jauh.”

Kegagalan pasukan PBB Belanda untuk menangkis serangan Serbia “tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual” tapi terkait dengan “latihan dan aturan pelibatan,” kata Levin.

Hampir 8.000 pria Muslim Bosnia dan anak laki-laki tewas setelah pasukan Serbia menangkap mereka di Srebrenica pada 11 July 1995. Pembantaian itu adalah yang terburuk di  Eropa sejak Perang Dunia II. (ANTARA, 19/3/2010)

“Presiden (Obama) sangat menyesali penundaan ini,” kata Robert Gibbs kepada wartawan, seraya menyatakan Indonesia akan dikunjungi Obama pada Juni nanti.

Obama berencana menggunakan lawatan 21-26 Maret yang merupakan kunjungan kerja ke luar negerinya yang pertama di tahun ini, untuk mempererat hubungan AS dengan kawasan Asia Pasifik di tengah meningkatnya pengaruh China di kawasan tersebut.

Dia mengungkapkan Obama, yang rencananya berangkat Minggu dalam kunjungan luar negeri pertamanya tahun ini, telah menelefon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan akan juga menelefon PM Australian Kevin Rudd untuk mengabarkan perubahan rencana kunjungannya itu.

Obama telah mempersingkat waktu kunjungannya menjadi tiga hari demi memenangkan persetujuan Kongres bagi rancangan reformasi program jaminan kesehatan AS yang adalah prioritas utama kelegislasiannya dan merupakan soal yang akan menjadi penentu dalam pemilihan anggota Kongres AS November mendatang.

“Sudah pasti bahwa pemungutan suara final mengenai reformasi jaminan kesehatan tidak bisa dilakukan sebelum Minggu sore,” kata Gibbs.

Gibbs menyatakan Obama telah memberitahu Yudhoyono dan Rudd bahwa “Dia mesti menunda rencana kunjungannya sampai saatnya nanti, sehingga dia bisa tetap berada di Washington selama pemungutan suara yang menentukan ini.”

Gibbs menyatakan Obama yakin para sejawatnya di Partai Demokrat bakal mendukung lolosnya legislasi jaminan kesehatan itu.

Di samping menyatakan aliansi internasional adalah sangat penting bagi keamanan dan kemajuan ekonomi Amerika, Gibss juga menegaskan bawha meloloskan reformasi jaminan kesehatan adalah kepentingan tertinggi (pemerintahan Obama) dan Presiden Obama telah memutuskan untuk mencermati pertarungan bagi legislasi itu.”

Gibbs menampik pandangan bahwa penundaaan kunjungan luar negeri penting Obama akibat mementingkan agenda domestik itu akan memesankan pesan negatif ke dunia mengenai komitmen internasional Washington.

Dia menyatakan Obama masih percaya bahwa lawatan Asia Pasifik itu penting, namun dia “yakin bahwa saat ini harus berada di Washington untuk mengikuti jalannya proses itu (legislasi reformasi jaminan kesehatan).” (ANTARA, 19/3/2010)

Jakarta - Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama kembali menunda kunjungannya ke Indonesia dan Australia. Juru Bicara Gedung Putih Robert Gibbs mengatakan, Obama diperkirakan ke Indonesia pada Juni mendatang.

Gibbs mengatakan Obama menunda rencana perjalanannya ke Indonesia dan Australia karena tengah berusaha merampungkan RUU Reformasi Kesehatan. Demikian dilansir detikcom dari AFP, Jumat (19/3/2010).

Gibbs juga mengatakan, tidak dipastikan apakah Obama juga akan mengunjungi Australia pada Juni mendatang. Pihak Gedung Putih, katanya, telah menghubungi Presiden SBY dan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd tentang penundaan ini.

Sebelumnya, Obama telah menunda rencana kedatangannya ke Indonesia.
(www.detik.com/Jumat, 19/03/2010 00:26 WIB)

Asosiasi Ulama Islam Internasional dalam pernyataannya pada hari Rabu mengkritik peluncuran “sinagog al-Khurab” yang hanya berjarak beberapa meter dari al-Aqsha, dan menyebutnya sebagai “sebuah langkah yang sangat berbahaya bagi masa depan masjid al-Aqsha al-Mubarak yang sedang dijalankan oleh musuh, kaum Zionis.”

Asosiasi Ulama Islam Internasional kembali menyerukan kepada warga Palestina untuk meninggalkan egoisme kelompok, dan meminta mereka untuk melanjutkan “aktivitas jihad dalam segala bentuknya, serta melakukan intifadhah ketiga demi menyelamatkan al-Aqsha.” Sebagaimana, ia juga menuntut diakhirinya pemblokadean di Jalur Gaza sepenuhnya.

Asosiasi Ulama Islam Internasional menyeru masyarakat dan penguasa, dengan mengatakan: “Kita harus mengumpulkan semua kekuatan dan semua kemampuan kita, untuk menghentikan laju bencana yang menimpa wilayah dan tempat-tempat suci kita, sebelum terlambat.”

Asosiasi Ulama Islam Internasional menyatakan bahwa hari Jumat bersok merupakan “Hari Pertolongan dan Mobilisasi Islam dan Arab” untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa, dengan meminta semua ulama dan khotib di manapun berada agar “mengajak semua umat dari berbagai latar belakang untuk membela al-Aqsa, yang dimulai dengan khitbah Jumat oleh para imam, kemudian disusul dengan demonstrasi damai.”

Asosiasi Ulama Islam Internasional yang dipimpin oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi ini juga menyerukan agar memberikan tekanan pada para penguasa, agar segera mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang berpengaruh, dan menyelamatkan situasi sebelum terlambat.”

Dalan sebuah pernyataan dari Asosiasi Ulama Islam Internasional ini dikatakan: “Sudah tiba saatnya untuk melakukan intifadhah ketiga dalam rangka menyelamatkan al-Aqsha yang sedang terancam, dan masjid Ibrahimi, bahkan untuk seluruh Palestina.”

Dalan sebuah pernyataannya juga, Asosiasi Ulama Islam Internasional mengatakan bahwa kedepan akan mengadakan KTT Arab di Libya, dimana isu al-Quds dijadikan isu utamanya.

Dan juga menyeru agar “KTT ini menghasilkan keputusan yang berkualitas dan baru, serta memiliki nilai yang kuat, sehingga mampu menghentikan arogansi pemerintah ekstremis Zionis, yang telah bertekad untuk melaksanakan rencana jahatnya karena melihat kelemahan dan perpecahan di tengah-tengah kita, dimana semua itu terjadi karena kita sendiri yang tidak mau bersatu.”

Asosiasi Ulama Islam Internasional ini juga menyerukan diadakannya “KTT Islam” untuk menyelamatkan al-Quds, dengan meminta kepada OKI agar menyerukan kepada KTT besar, dan menekankan bahwa al-Aqsha “bukan milik bangsa Palestina saja, bukan milik bangsa Arab saja, melainkan milik seluruh kaum Muslim mulai dari ujung Barat hingga ujung Timur, bahwa al-Aqsha yang menjadi milik bersama ini sedang dalam ancaman nyata yang berupa pembongkaran, jika tidak dengan segera memobilisasi seluruh umat Islam untuk melakukan penyelamatannya.”

Asosiasi Ulama Islam Internasional memperingatkan kaum Muslim bahwa pembangunan sinagog al-Khurab yang berjarak beberapa meter saja dari al-Aqsha, “berkaitan mitos-mitos dan ramalan Zionisme.” Meraka menganggap bahwa pembangunan kembali sinagog menandai dimulainya prestasi terbesar dan yang paling penting bagi mereka, yaitu “membangun Haikal Ketiga di atas reruntuhan masjid al-Aqsha.”

Asosiasi Ulama Islam Internasional menekankan bahwa “bahaya akan semakin mengancam jika tidak ada reaksi keras dan kuat dari bangsa Arab dan dunia Islam untuk menghentikan kegilaan musuh, kaum Zionis, sehingga beberapa hari mendatang akan terjadi hari-hari terburuk, yaitu hancurnya masjid al-Aqsh al-Mubarak, dengan didengar dan disaksikan sendiri oleh kaum Muslim di seluruh dunia.”

Pernyataan itu menyerukan warga Palestina, dengan mengatakan, “Umat Islam di Palestina harus proaktif dalam hal ini, dan semua faksi perlawanan harus melanjutkan aktivitas jihad dengan segala cara yang mungkin, terutama di Tepi Barat, dan jangan membiarkan al-Quds sendirian berada dalam pemblokadean dari semua sisinya.”

Asosiasi Ulama Islam Internasional juga meminta pemerintah, organisasi, asosiasi, wartawan, budayawan, pemilik usaha, dan orang-orang kaya di kalangan umat Islam agar memberikan semua potensi yang dimilikinya untuk “mendukung ketekunan saudara-saudara kita yang ada di kota suci ini, serta membantu Lembaga Internasional al-Quds dan yang sejenisnya dengan harta dan membangun proyek-proyek serta rumah-rumah telah dihancurkan oleh mesin kaum Zionis biadab.” (islamtoday.net, 18/3/2010)

Sehubungan dengan konteks ini ditegaskan bahwa koordinasi yang berlangsung antara para perwira tentara Israel dan para pemimpin dinas keamanan Palestina mampu mencegah memburuknya situasi, dan hilangnya kendali.

Sumber tersebut mengatakan bahwa koordinasi ini didasarkan pada kepentingan bersama di antara kedua belah pihak. Bahkan tentara Israel memuji pasukan keamanan Otorita Palestina, dengan mengatakan bahwa pasukan keamanan Otorita Palestina telah bekerja dengan cepat dan efektif dalam membubarkan demonstrasi di Tepi Barat yang mengutuk serangan kaum Zionis. (alaqsa-online.com, 17/3/2010)

“Israel merupakan salah satu sekutu terdekat kami. Kami dan rakyat Israel memiliki ikatan khusus yang tak akan hilang,” kata Obama dalam wawancara di Fox News seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (18/3/2010).

“Namun teman akan berselisih kadang-kadang,” imbuh Obama.

Israel sempat menimbulkan ketegangan dengan pemerintahan Obama pekan lalu ketika mengumumkan rencananya untuk membangun 1.600 rumah baru untuk warga Yahudi di dekat Yerusalem timur.

Rencana yang menimbulkan kemarahan rakyat Palestina itu diumumkan Kementerian Dalam Negeri Israel saat Wakil Presiden AS Joe Biden sedang berkunjung ke Israel.

Saat itu Biden langsung mengecam keras pemerintah Israel. Pejabat kementerian Israel pun kemudian meminta maaf atas hal itu.

Dikatakan Obama, dirinya mengutus Biden untuk mencoba memulai kembali pembicaraan damai antara Israel dan Palestina. “Namun ada perselisihan menyangkut bagaimana kita bisa melanjutkan proses perdamaian ini,” tutur Obama.

“Tindakan yang diambil menteri dalam negeri di Israel itu tidak berguna untuk proses itu. Perdana Menteri (Benjamin) Netanyahu mengakui hal itu dan meminta maaf untuk itu,” kata Obama.

Pemerintah Israel menganggap seluruh Yerusalem termasuk sektor timur yang dikuasainya 43 tahun silam, sebagai ibukota negeri Yahudi itu. Namun Palestina menginginkan Yerusalem Timur menjadi ibukota negara yang mereka harapkan untuk didirikan di Tepi Barat dan Jalur Gaza. (detik.com, 18/3/2010)

Sebagai contoh penguasa Vatikan saja pernah menolak Calon Dubes AS dengan pertimbangan agama. Para delegasi dianggap mendukung hak aborsi yang bertentangan dengan prinsip keagamaan Vatikan. BBC London online (15/04/2009) melaporkan penguasa Vatikan menolak sedikitnya tiga nama yang diajukan sebagai utusan Presiden Barack Obama sebagai utusan AS untuk Tahta Suci, kata sejumlah sumber di Roma.

Tidak satu pun dari tiga calon yang secara informal dihubungi oleh pemerintahan Obama sejauh ini diterima Paus karena mereka mendukung hak aborsi. Salah satu calon potensial yang ditolak Vatikan adalah Caroline Kennedy, putri mantan presiden AS. Kelompok katolik konservatif di AS sebelumnya telah mengkritik pencalonannya.

Menurut mereka sikap lugasnya menyangkut hak aborsi membuat Kennedy menjadi pilihan yang tidak cocok. Vatikan tidak senang menyangkut sikap Presiden Obama yang mendukung hak aborsi dan keputusannya membatalkan larangan riset stem sel embrio di AS.

Sejak pemerintah AS memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Vatikan tahun 1984, posisi duta besar selalu diisi oleh seorang katolik yang menentang aborsi baik dari pemerintahan Republik maupun Demokrat. Duta besar kali ini akan menggantikan Mary Ann Glendon, seorang professor dari Universitas Harvard yang menempati posisinya sejak pemerintahan George W Bush (FW)