Dan selesainya acara tersebut, pemerintah Erdogan melakukan serangan penangkapan, kemudian menangkap beberapa dari mereka.

Pemerintah Erdogan menangkap juru bicara Hizbut Tahrir di Turki, Yilmaz Celik karena dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan sistem sekuler di Turki, dan menyerukan penegakan Khilafah untuk menggantinya.

Dan disusul dengan serangan penangkapan terhadap para penulis di majalah “Koklu Degisim”, yakni perubahan radikal, dengan alasan bahwa majalah ini mempromosikan pemikiran Hizbut Tahrir, yang menyerukan agar menegakkan Khilafah.

Di antara para penulis yang ditangkap adalah seorang Muslimah, Chidam Olbasan, seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang anak berumur tiga tahun, dan sedang hamil empat bulan.

Dalam hal ini, otoritas keamanan pemerintah Erdogan tidak menghormati sama sekali kehormatan wanita Muslimah tersebut, dan juga bayi yang sedang dikandungnya, serta anaknya yang masih kecil, dimana otoritas tetap menyeret dan menangkapnya.

Di sisi lain, pada tanggal 3/3/2010 juga, ada sekitar seratus perempuan anti-Khilafah yang memperingati runtuhnya Khilafah. Setelah berjalan sepanjang jalan Ataturk, mereka berhenti di depan rumah Ataturk untuk berpesta merayakan hari ulang tahun ke-86 runtuhnya Khilafah.

Koordinator acara mereka berkata: “Sesungguhnya, mereka datang untuk menyampaikan terima kasih kepada Ataturk, karena ia telah berhasil menghancurkan Khilafah.”

Mereka datang dengan memakai pakaian syar’iy seperti jilbab dan penutup kepala (kerudung), kemudian mereka mulai merobek-robeknya di depan mata para aparat keamanan yang sedang berdiri untuk menjaga para pengunjuk rasa yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang; dan merekapun mulai menari-nari sambil merobek-robek pakaian kehormatan dan kesucian dalam keadaan mabuk.

Penanggung jawab acara mereka berkata: “Mereka melakukan semua ini adalah dalam rangka untuk melindungi Republik Turki.”

Sementara media-media Turki mempublikasikan gambar-gambar jorok dan cabul ini. Namun, aparat keamanan pemerintah Erdogan tidak melakukan tindakan apa pun, dan tidak menangkap satu pun seorang perempuan dari mereka. Dan para perempuan itu pun kembali dengan gembira di bawah pengawalan aparat keamanan yang begitu hormat dengan mereka. (kantor berita HT, 11/3/2010)

“MENOLAK OBAMA: Menyingkap Kejahatan Amerika dan Misi Dibalik Lawatan Obama”

Pembicara yang di undang untuk hadir:
1. Jendral (Purn.) Tyasno Sudarto (Mantan KASAD)
2. Abdillah Toha (Anggota DPR RI 2004-2009)
3. Ichsanudin Noorsy (Pengamat)
4. Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina)*
5. Ismail Yusanto (Jurubicara HTI)

Selasa (hari libur), 16 Maret 2010
Pukul 09.00-13.00 WIB
Auditorium Adhiyana Wisma Antara
Jln. Medan Merdeka Selatan Jakarta

Disiarkan secara langsung melalui Radio Streaming HTI Channel di http://hizbut-tahrir.or.id/
Pendengar di rumah bisa berpartisipasi langsung by phone/sms melalui no 085715005677

CP. Ichank 085710014463 :: rikza saifullah 081384498159″

Start Time: 09:00
Date: 2010-03-16
End Time: 13:00

Mengapa dalam beberapa bulan terakhir dinamika politik Indonesia berkembang dengan begitu mencemaskan? Beberapa kasus, seperti kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah) serta Bank Century, tak terkelola secara layak.

Ada banyak faktor yang terlibat dan ada banyak kemungkinan jawaban atas pertanyaan itu. Namun, salah satu faktor yang berperan besar adalah absennya kepemimpinan kuat yang mampu menyelesaikan segenap urusan dengan tegas dan lekas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini tampil secara kurang meyakinkan. Sekalipun bukan penentu semua hal, Presiden berperan membuat sejumlah kasus berkembang menjadi meriam liar yang mengancam kita.

Sebagai warga negara yang berhak memiliki harapan kepada pejabat publik setingkat Presiden, saya menyaksikan Yudhoyono terancam oleh krisis kepemimpinan dan krisis otentisitas. Keduanya saling sokong membangun postur politik Presiden yang kurang meyakinkan.

Popularitas dan etika

Ada setidaknya sembilan ketidak-otentikan Yudhoyono. Pertama, pada awal masa kerjanya (2004), Yudhoyono menegaskan, ”Saya tak peduli pada soal popularitas.” Nyatanya, ia amat sangat peduli pada popularitas sepanjang kepemimpinannya. Untuk kebijakan tak populer, sekalipun sangat diperlukan secara teknokratis, ia cenderung membiarkan Wakil Presiden M Jusuf Kalla maju pasang badan. Untuk kebijakan populer, ia lekas-lekas memasang badannya sendiri.

Kedua, di tengah ramainya rapat Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, Yudhoyono menyatakan, ”Demokrasi memerlukan kesantunan.” Nyatanya, ia biarkan ketidaksantunan dilakukan secara permanen oleh politisi partainya sendiri, Partai Demokrat, seperti diperlihatkan Ruhut Sitompul. Padahal, kendali atas partai itu hampir sepenuhnya ada di tangan Yudhoyono.

Ketiga, menghadapi berbagai tantangan terhadap pemerintahannya, ia kerap menegaskan bahwa ia tak perlu reaktif terhadap para pengkritiknya. Nyatanya, ia sangat reaktif dalam banyak kasus. Presiden Yudhoyono kerap merespons secara kurang matang berbagai persoalan.

Keempat, Yudhoyono kerap mengajak masyarakat untuk bersandar pada etika. Nyatanya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ia kerap melakukan pelanggaran etika yang sangat elementer, terutama dengan membiarkan pejabat di bawah kewenangannya untuk bertanggung jawab atas kebijakan eksekutif yang pembuatannya jelas-jelas melibatkan kewenangan dan tanggung jawab presiden. Dalam kasus Bank Century, pidato Yudhoyono selepas Rapat Paripurna DPR yang menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab adalah sebuah sikap tegas yang kasip.

Mafia peradilan

Kelima, di tengah maraknya kasus Bibit-Chandra, Presiden menyerukan, ”Ganyang mafia peradilan!” Nyatanya, ia tak melakukan langkah sigap dan tegas selepas terungkapnya mafia peradilan melalui penayangan rekaman percakapan pengusaha Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Bahkan, ketika namanya beberapa kali disebut dalam percakapan itu, ia bergeming, seolah-olah memandang itu bukan persoalan.

Keenam, masih segar dalam ingatan kita, Yudhoyono menangis mendengar laporan wakil korban luapan lumpur Sidoardjo. Nyatanya, ia tak membuat langkah yang tegas dan lekas untuk menyelesaikan kasus luapan lumpur ini.

Ketujuh, Yudhoyono kerap menandaskan bahwa langkah-langkah yang diambilnya adalah langkah yang matang, penuh pertimbangan, terukur, dan saksama. Nyatanya, ia senang berputar-putar seperti orang tersesat serta terkesan ragu-ragu dan lamban. Contoh paling krusial dan aktual soal ketidakmatangan langkahnya adalah ketika kantor kepresidenan mempermalukan Presiden secara tandas dalam kasus batalnya pelantikan dua wakil menteri (Anggito Abimanyu dan Fahmi Idris). Sementara penanganan kasus Bibit-Chandra dan Bank Century menggarisbawahi keragu-raguan dan kelambanannya.

Kedelapan, Yudhoyono kerap menyebut perlunya pemerintahan yang bekerja secara profesional berbasiskan kompetensi. Nyatanya, Kabinet Indonesia Bersatu II—sebagaimana dikritik banyak sekali kalangan—gagal mencerminkan itu.

Kesembilan, Susilo Bambang Yudhoyono kerap menyebutkan bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu agenda kerja yang hendak ia prioritaskan dan segerakan dalam termin kedua pemerintahannya. Nyatanya, ia menjadi Presiden Indonesia Era Reformasi yang paling ”sukses” menambunkan birokrasi pemerintahan. Bagaimana publik bisa berharap lebih jauh jika agenda reformasi birokrasi yang elementer ini saja gagal diwujudkannya?

Itulah catatan saya. Boleh jadi Anda bertanya mengapa saya seperti tukang keluh berhadapan dengan Presiden; mengapa saya senang benar mengkritik Yudhoyono. Saya mengkritik Yudhoyono bukan lantaran membencinya, melainkan lantaran ia Presiden saya.

Yudhoyono adalah seorang pejabat publik. Sebagai bagian dari publik, saya berhak untuk berharap kepadanya. Adalah tugas saya untuk membantunya dengan mengingatkan hal-hal yang belum tercapai. Sebab, di sekeliling Yudhoyono sudah terlampau banyak orang yang terus-menerus mencatat dan melaporkan (hanya) keberhasilannya.

EEP SAEFULLOH FATAH, CEO Polmark Indonesia, Political Marketing Consulting

Sumber: Kompas.com (9/3/2010)

“Saya kira agenda utamanya energy security. Ingin membendung perusahaan minyak China (Petro China),” kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti, dalam diskusi ‘Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika’ di Gedung LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (11/3/2010).

Menurut Ikrar, persaingan dagang China-Amerika membuat Amerika ketar-ketir. Petro China menawarkan biaya produksi lebih murah sepertiga daripada yang dilakukan pertambangan Amerika-Eropa seperti Exxon dan British Petroleum.

“China punya teknologi lebih murah. Teknologi China enggak susah-susah amat. Biayanya sepertiga dari perusahaan biaya Eropa atau Amerika. Bisa hengkang perusahaan-perusahaan Amerika,” tegas Ikrar.

Pandangan serupa dilontarkan pembicara lain, Budiarto Shambazy. Menurutnya, kepentingan ekonomi Amerika akan menjadi prioritas kedatangan Obama seperti kedatangan presiden AS sebelumnya, Bush Jr.

“Setelah Bush ke Bogor, Exxon memenangkan tender blok Cepu. Setelah Obama entah manalagi. Mungkin blok Natuna,” ucap Shambazy menimpali.

Karena itu, SBY diharapkan tidak menjadi anak manis (good boy) saat menjamu Obama. Shambazy mencontohkan, untuk ukuran Timor Leste saja berani menolak kehadiran perusahaan pertambangan Australia yang nyata-nyata menjadi sponsor kemerdekaan Timor Leste.

“Bandingkan dengan negara kecil baru merdeka Timor Leste. Ia memberikan eksplorasi tambang ke Malaysia, bukan ke Australia. Selain lebih murah, Timor berkepentingan ingin dekat dengan ASEAN. Saya tidak tahu nanti SBY akan mengedepankan kepentingan nasional yang seperti apa,” ujar wartawan senior Kompas tersebut. (detik.com, 11/3/2010)

“Kunjungan itu tentu untuk kepentingan diplomasi luar negeri, apalagi AS merupakan negara `super power`,” katanya usai menghadiri apel latihan gabungan TNI dan Polri dalam penanggulangan teror di lapangan Monas, Jakarta, Kamis (11/3).

Ia mengatakan, Indonesia masih banyak bergantung kepada Amerika dalam banyak hal mulai dari ilmu pengetahun, teknologi hingga persenjataan dan peralatan militer. Secara ekonomi, katanya, Indonesia juga masih bergantung kepada negara itu. Untuk itulah, ia menekankan, Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan AS.

Ia mengatakan, kendati tetap sebagai negara kuat dari sisi ekonomi namun dari sisi teknologi komunikasi telah tertinggal dari Eropa dan Asia. Menurut dia, kedatangan Obama harus dilihat dalam skala yang lebih luas.

“Kita harus melihat kepentingan yang lebih luas. Obama itu beda dengan Bush. Bush itu hobi perang dan lihat saja wajahnya sudah wajah perang sedangkan Obama lain,” katanya.

Terkait dengan adanya sebagian masyarakat yang akan menolak kedatangan Obama dengan menggelar unjuk rasa, Sembiring mengatakan, unjuk rasa tidak akan menjadi masalah dalam iklim demokrasi.

“Unjuk rasa akan ada karena ada masyarakat yang tidak setuju atas sikap As di Irak, Afghanistan, Palestina dan juga negara lainnya,” ujarnya. “Kendati ada yang tidak suka, saya rasa kita harus menghormati Obama,” tegasnya sekali lagi. (detik.com, 11/3/2010)

“Obama membutuhkan Indonesia sebagai mitra militer dalam konteks latihan fasilitas militer dan aliansi militer. AS ingin Indonesia menjadi bagian dari aliansi,” kata pengamat LIPI Siswanto dalam diskusi ‘Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika’ di Gedung LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (11/3/2010).

Siswanto mengatakan, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Pada tahun 1950-an, kesempatan Indonesia untuk masuk dalam aliansi militer AS pernah mampir. Namun kondisi politik dan sosial pada saat itu tidak memungkinkan karena gerakan nonblok dan kepemimpinan Soekarno.

“Sekarang konteksnya sudah lewat, perang dingin sudah usai. Apakah perlu atau tidak? Sebagai sebuah gagasan, (aliansi militer) perlu disampaikan,” katanya.

Jika ‘tawaran’ itu mampir lagi, kata Siswanto, Indonesia dapat menaikkan posisi tawar agar hubungan yang terjadi bisa saling menguntungkan. Misalnya dengan memanfaatkan alih teknologi militer.

Selain kepentingan militer, kedatangan Obama juga dinilai untuk memperbaiki citra AS di mata dunia Islam. Indonesia menjadi panggung Amerika untuk perbaikan citra, meski di OKI, pengaruh Indonesia masih kalah oleh Malaysia atau Mesir.

“Obama membutuhkan Indonesia untuk memperbaiki citra AS di dunia Islam. Indonesia negara mayoritas muslim terbesar di dunia, meski pengaruh Indonesia di OKI kurang kuat gaung politiknya dibanding Malaysia atau Mesir,” katanya. (detik.com, 11/3/2010)

Sikap tersebut dinyatakan dalam forum Majelis Buhuts Al-Islamiyah di Hotel Batung Batulis, Banjarmasin, Rabu (10/3) kemarin yang diikuti para ulama dan ustadz dari berbagai daerah di Kalsel dan juga Kalimantan Tengah.

Ulama kharismatik asal Banjarmasin, KH Husin Naparin Lc MA yang berbicara dalam forum itu menyatakan, bahwa Presiden AS Barack Obama adalah kepala negara kafir harby fi’lan, yakni pemimpin negara yang memerangi umat Islam.

“Untuk itu kami meminta para penguasa di negeri ini untuk tidak menerima, menyambut, atau memperlakukan Barack Obama layaknya tamu yang terhormat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh komponen umat Islam di Indonesia, khususnya penguasa dan politisi partai, ormas, serta elemen-elemen umat Islam yang lain, untuk bersama-sama menolak kedatangan Obama dan sekularisme-demokrasi yang jelas-jelas telah menjadi mudharat bagi bangsa ini.

“Para ulama juga harus berada di garda terdepan dalam perjuangan menegakan syariah dan khilafah serta memberikan ta’yid (dukungan) pada para pengemban dakwah yang berjuang untuk menegakan syariah dan khilafah,” tambahnya.

Sementara itu, salah seorang perwakilan ulama asal Martapura, KH Zarkasy Hasbi Lc yang juga pendiri Pondok Pesantren Annajah Putri Cindai Alus menambahkan, aksi nyata para ulama di Kalsel ini, merupakan penyikapan dari perilaku dan kekejaman yang dilakukan Negara AS terhadap kaum Muslimin di berbagai belahan dunia.

“Tidak ada yang berbeda antara Obama dengan Presiden AS sebelumnya. Mereka terus berperang dengan umat Islam,” ujar Zarkasi. “Kami sebagai ulama juga akan berusaha menyadarkan umat ini dan mengajak kepada kebenaran,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPD II Kalimantan Selatan Hizbut Tahrir Indonesia yang menggagas kegiatan ini, Baihaqi Almunawar saat dimintai komentarnya mengatakan, alasan lain pihaknya bersama umat Islam di Kalsel menolak Obama, karena selama ini Obama terus mendukung aksi kekejaman zionis Israel terhadap umat Islam di Palestina.

Menurutnya, haram hukumnya bagi umat Islam menyambut kedatangan Obama ke Indonesia.  “Yang harus dilakukan justru sebaliknya, menolak kedatangan Obama.  Menyambut kedatangannya saja sudah diharamkan, apalagi menerimanya sebagai tamu kehormatan Negara,” tukasnya.

Aksi ini kata dia, akan terus berlangsung dengan menggalang tanda tangan diatas kain sepanjang satu kilometer yang akan dibentangkan sejak hari ini hingga sepekan ke depan.  “Umat Islam yang setuju dengan penolakan ini, boleh membubuhkan tanda-tangannya diatas kain putih di sekitar komplek Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin,” ujar Baihaqi.

Disamping itu, HTI Kalsel juga akan menggelar aksi damai secara besar-besaran di Kota Banjarmasin pada 14 Maret mendatang. (radarbanjarmasin.com, 11/3/2010)

Bagi Obama, kekalahan Partai Demokrat di pemilihan senator Massachusetts dan poling kepercayaan yang terus menurun menjadi catatan penting. Sementara SBY baru saja kalah dari oposisi saat angket Century dimenangkan kubu koalisi.

“Jadi keduanya sedang butuh panggung di luar negeri. Ada masalah domestik. Demokrat kalah di Massachusetts oleh seorang bekas model telanjang yang kebetulan menjadi pengacara,” kata Budiarto Shambazy dalam diskusi ‘Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika’ di Gedung LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (11/3/2010).

Selain itu, Obama tengah menanti UU Jaminan Kesehatan disetujui. UU itu menjadi penentu penting popularitas Obama karena memperoleh perlawanan kuat dari kubu Republikan dan kaum konservativ.

“Negara-negara besar yang belum mempunyai jaminan kesehatan ya Amerika. Kalau bisa menggolkan, Obama akan dicatat dengan tinta emas. Kalau disetujui, Obama hebat,” tegasnya.

Keduanya pun dinilai tengah mencari perhatian luar negeri untuk pencitraan dalam negeri. Seperti dilontarkan pembicara lain, Ikrar Nusa Bakti, Obama ingin menunjukan sebagai presiden yang bisa diterima dinegara berpenduduk muslim sekalipun.

“Bagian politik pencitraan 2 presiden. Obama ingin menunjukan bisa diterima dinegara manapun, SBY juga,” ucap Ikra Nusa Bakti dalam kesempatan sama. (detik.com, 11/3/2010)

The Middle East News Agency mengabarkan, Syekh Tantawi terjatuh saat tengah menghadiri satu acara keagamaan di Arab saudi. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan tentang acara apa yang tengah diikutinya dan di kota apa Syekh Tantawi meninggal.

Nama Syekh Mohammad Sayid Tantawi menjadi perbincangan akhir tahun lalu saat menyatakan kekhawatirannya dengan makin banyaknya mahasiswi Mesir yang bercadar. Menurutnya, niqab atau cadar adalah tradisi, tak ada kaitannya dengan Islam. Ia juga berkeinginan untuk menerapkan larangan bagi siswi di sekolah Al-Azhar yang mengenakan cadar.

”Cadar merupakan sebuah tradisi dan tak ada hubungan sama sekali dengan Islam,” kata Syekh Tantawi. Pernyataan ini terlontar menyusul kunjungannya ke sebuah sekolah Al-Azhar. Dia meminta seorang siswi kelas delapan melepaskan cadar yang ia kenakan di dalam kelas.

Ia berharap, ada larangan resmi mengenakan cadar di sekolah-sekolah Al-Azhar. Larangan itu tak hanya berlaku bagi para siswi, tapi juga bagi guru perempuan. (republika.co.id, 10/3/2010)

Para Pemohon adalah orang-orang liberal yang mempunyai agenda untuk menyimpangkan ajaran Islam dan umat Islam.

Musdah Mulia, salah satunya. Hal itu diungkap Ketua Umum DPP HTI  dalam sidang pleno Uji Materiil UU Penistaan Agama, Rabu (10/3) siang di Mahkamah Konstitusi.

“Saya pernah berdebat satu forum dengannya, dia menyatakan tidak apa-apa kawin sejenis (homoseks/lesbian) yang penting sakinah, mawadah, wa rahmah,” ujar Rokhmat menunjukan salah satu penyimpangan pendapat Musdah dari ajaran pokok Islam.

Lebih lanjut ia menyatakan inkonsistensi pendapat para pemohon alias kelompok liberal tersebut yang menunjukkan bahwa mereka termasuk Islamophobia.

Mereka meminta pornoaksi, seks bebas dibiarkan karena itu urusan privasi padahal itu jelas haramnya dalam Islam. “Tetapi mengapa mereka meminta pemerintah untuk mengkriminalisasi nikah sirri? Padahal halal dalam Islam,” paparnya.

Rokhmat pun mengkritik pendapat yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam perkara privasi. Jelas keliru karena meskipun privasi bukan berarti harus dibiarkan, narkoba misalnya.

“Narkoba saja negara ikut campur, padahal itu uang, uang saya, yang rusak diri saya kok saya ditangkap dan dipenjara, apalagi masalah agama yang akibatnya jauh lebih besar ketimbang narkoba jelas negara wajib ikut campur untuk menjaganya dari penistaan,” paparnya.

“Pemohon pun melakukan kebohongan tentang ziarah kubur dan kasus pemenjaraan Imam Abu Hanifah,” ujarnya. Pemohon menyatakan bahwa Muhammadiyah dan Wahabi membid’ahkan ziarah kubur, padahal faktanya tidak.

“Karena justru berdasarkan fakta, Muhammadiyah dan Wahabi memahami ziarah kubur itu sunnah,” ujar Rokhmat.

“Abu Hanifah dipenjara itu  karena ia tidak mau diangkat menjadi qadhi (hakim), dan khalifah menganggapnya itu pembangkangan sehingga dipenjara,  jadi bukan seperti yang dituduhkan kelompok liberal,” sanggahnya.

Karena sebelumnya kelompok liberal memfitnah salah satu imam mazhab dalam Islam tersebut sebagai penyebar aliran sesat sehingga khalifah memenjarakannya. (mediaumat.com, 11/3/2010)