Hizbut Tahrir Indonesia

Dewan Pers: Istilah BAI Tak Lazim, Polri Dicurigai Mendapat Tekanan

Kafi Hidonis — Sat, 21 Nov 2009 04:23:42 +0000

Jakarta - Istilah Berita Acara Interview (BAI) yang tiba-tiba muncul usai pemanggilan dua media oleh Mabes Polri menimbulkan kecurigaan. Penggunaan istilah BAI dinilai tidak lazim dan aneh. Polri dicurigai mendapat tekanan dari pihak tertentu.

“Ini menunjukkan ada sesuatu yang aneh dalam pemeriksaan. Di KUHAP tidak ada istilah Berita Acara Interview, adanya Berita Acara Pemeriksaan,” ujar anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi saat dihubungi detikcom, Sabtu (21/11/2009).

Menurut Alamudi, penggunaan istilah BAI dirasa tidak lazim. Alamudi curiga Polri mendapat tekanan dan desakan dari pihak tertentu dalam melakukan pemanggilan media ini.

“Tidak lazim ada istilah Berita Acara Interview. Saya curiga ada tekanan dari atasan, bisa dari atasan pemeriksa atau dari atasan Kepolisian. Bisa juga ada desakan dari pihak lain, cuma pemeriksa yang tahu,” tuturnya.

Dia mengatakan sejak awal, pemanggilan media oleh Polri saja dianggap aneh dan tidak dibenarkan. Terlebih dengan munculnya istilah BAI, Alamudi menilai sikap polisi semakin aneh.

“Sikap yang aneh dari polisi, kita curiga polisi mendapat tekanan,” kata dia.

Namun, Alamudi berharap peristiwa pemanggilan media yang menuai kritik banyak pihak ini bisa menjadi pelajaran bagi Polri. “Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran pahit bagi Polri untuk tidak memanggil wartawan. Sebaiknya kita saling menghormati hak masing-masing,” tegasnya.

Usai dimintai keterangan di Mabes Polri kemarin, Redpel Sindo Nevy Hetharia Jumat kemarin mengatakan bahwa keterangannya dimuat dalam BAI.

“Kesaksian saya bukan didokumentasikan di berita acara pemeriksaan (BAP), tapi di berita acara interview,” kata Redpel Sindo Nevy Hetharia, Jumat (20/11/2009).

Nevy mengaku baru mendengar kali ini ada BAI. “Saya tanda tangan di atas berita acara interview itu,” ujar Nevy. (detikNews, 21/11/2009)

Penghancuran Al-Aqsha Masuki Tahap Akhir

Kafi Hidonis — Sat, 21 Nov 2009 04:08:23 +0000

HEBRON- Anggota legislatif Hamas, Samirah Halayiqah, mengingatkan efek berhaya dari sikap diam dunia Arab dan internasional terhadap rencana Israel menghancurkan Al-Aqsha dan yahudisasi Al-Quds. Sebab rencana Israel sudah mamasuki tahap akhir.

Dalam pernyataan yang diterima Infopalestina hari ini Jumat (20/11) Halayiqah mengecam keras “kondisi mati” bangsa Arab dan umat Islam terhadap apa yang menimpa Al-Quds dan masjid Al-Aqsha. Apalagi upaya Israel melakukan pembersihan sistematis terhadap eksistensi Arab dan Islam di kota suci itu sudah memasuki tahap akhir.

Ia menyayangkan kasus penghancuran masjid Al-Aqsha hanya menjadi sekedar berita sekilas bagi pejabat-pejabat politik Arab dan internasional. Ia meminta agar Arab dan Islam serius membantu warga Al-Quds yang mengalami “kanker raksasa” yang beroperasi siang dan malam untuk menghabisi eksistensi mereka di kota tersebut. Mulai dari penggusuran rumah, satu kampung penuh, menghabisi identitas dan mengusir warga dengan berbagai cara represif tanpa sandaran hukum atau pertimbangan manusiawi.

Hal itu diungkapkan oleh Halayiqah usai pengumuman Yayasan Al-Aqsa soal aktivitas penggalian Israel puluhan meter dari barat masjid Al-Aqsha yang mengancam peninggalan bersejarah Islam di daerah itu termasuk mengancam bangunan masjid Al-Aqsha. Yayasan menyebutkan penggalian itu untuk membangun dua terowongan koridor dan tangga escalator yang mengubungan halaman Al-Barraq dan gerbang Magharibah. (Republika online, 21/11/2009)

Soal Jawab: Lamanya Perjuangan Bukan Tanda Kesalahan Amal

farid — Sat, 21 Nov 2009 03:48:52 +0000

(sumber : Situs Amir Hizbut Tahrir ; http://hizb-ut-tahrir.info)

Soal: Apakah taghyir (perubahan yang menyeluruh) terjadi pada daerah yang dikuasai manusia…? Jika masalahnya demikian lalu apakah manusia bisa memutuskan waktu dan tempat taghyir? Berikutnya jika waktu berkepanjangan dan belum terjadi taghyir, lalu apakah itu berarti kesalahan para aktivisnya? Atau bahwa taghyir itu ada pada daerah yang menguasai manusia? Jika demikian halnya lalu apa konotasi ayat yang mulia:

} ِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ {

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS ar-Ra’d [13]: 11)?

Jawab:

Kata taghyir yang ada di dalam pertanyaan, jika yang dimaksud adalah aktifitas untuk mewujudkan taghyir, maka benar itu berada di dalam daerah yang dikuasai manusia. Hukum syara’ dalam masalah itu sangat jelas.

Adapun jika yang dimaksud kata taghyir adalah “realiasinya” maka itu tidak benar. Karena realisasi taghyir berada di dalam daerah yang menguasai manusia. Kadang kala para aktivis telah berjuang dan berjuang secara serius dan penuh kesungguhan, tetapi taghyir yang diidam-idamkan belum terjadi. Bisa jadi taghyir itu terjadi setelah jangka waktu yang panjang atau pendek …

Manusia harus menghisab dirinya sendiri atas perbuatannya sebelum dia dihisab. Sehingga ia bisa mengantisipasi pengabaian dan bisa serius dan bersungguh-sungguh. Ia bisa mengambil uslub yang ini dan meninggalkan uslub yang itu. Dan ia bisa merubah perilakunya jika ia memperhatikan ada asap di dalamnya. Dan ia menguatkan hubungannya dengan Allah SWT …

Akan tetapi semua itu adalah pelaksanaan terhadap hukum syara’ yang dituntut oleh kewajiban berjuang untuk mewujudkan perubahan (taghyir) dari keburukan menjadi kebaikan dan dari kebatilan menjadi kebenaran.

Sedangkan realisasi hal itu secara meyakinkan, pada waktu tertentu, hari ini atau besok, di tempat ini atau yang itu, maka masalah itu tidak berada di dalam wilayah yang dikuasai oleh manusia. Akan tetapi masalah itu berada dalam wilayah yang menguasai manusia.

Sedangkan dalil hal itu adalah berasal dari sirah Rasulullah saw dan perbuatan Beliau. Rasulullah saw diutus di Mekah dan berjuang di sana lebih dari sepuluh tahun. Meski demikian, perubahan (taghyir) tidak terjadi di sana… Tidak mungkin dinyatakan dalam hal ini bahwa Rasul saw telah keliru dalam perjuangannya.

Demikian pula Rasulullah saw dengan pribadinya yang mulia meminta nushrah dari kabilah-kabilah sebanyak belasan kali. Meski demikian kabilah-kabilah itu tidak memenuhi permintaan Beliau dan tidak terjadi taghyir. Bahkan sebagian dari kabilah-kabilah itu menolak Beliau secara buruk… Tidak mungkin dinyatakan di sini bahwa Rasul saw telah salah dalam perjuangannya.

Kemudian kelompok itu datang ke Mekah… dan terjadilah peristiwa Aqabah pertama, dan kedua… Dan Mush’ab membuat taghyir selama satu tahun di Madinah lebih dari apa yang dibuat oleh Rasulullah saw di Mekah. Padahal upaya Mush’ab tidak bisa dibandingkan dengan upaya Rasul saw… Kemudian negara didirikan di Madinah dan tidak berdiri di Mekah…

Atas dasar itu, upaya untuk mewujudkan perubahan (taghyir) dengan perjuangan yang baik dan sempurna, memperbagus uslub-uslub dan potensi-potensi, dan berjuang di lebih dari satu tempat… Semua itu berada di dalam wilayah yang dikuasai oleh manusia, dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Manusia wajib melakukannya secara serius dan penuh kesungguhan, baik jalan itu panjang ataupun pendek. Kesulitan jalan tidak membengkokkan punggungnya. Musibah-musibah di saluran tidak melemahkan dia. Berbagai halangan tidak boleh melemahkan tekad. Akan tetapi ia harus tetap berdiri tegak dan lurus, kokoh di atas kebenaran laksana gunung yang menjulang. Ia menghisab dirinya sendiri siang dan malam atas kebaikan dan kesempurnaan amalnya. Ia bertawakkal kepada Allah dan berdoa kepadaNya siang maupun malam agar Allah menyegerakan pertolongan untuknya dan memberikan karunia kepadanya…

Sedangkan realisasi taghyir, maka itu berada di wilayah yang mengendalikan kita. Kita tidak bisa merealisasinya hari ini atau besok, tidak pula di tempat ini atau tempat yang itu. Karena itu tidak layak kita terjerumus dalam frustasi atau keputusasaan jika jalan taghyir itu panjang atau kesulitan menumpuk. Akan tetapi kita terus berjuang dan mencari kejujuran, keikhlasan, keseriusan, dan kesungguhan. Kita memperbagus uslub dan mereviewnya… Dan Allah melindungi orang-orang yang saleh.

Begitu pula, panjangnya jalan tidak berarti bahwa perjuangan manusia untuk mewujudkan taghyir telah gagal atau salah. Rasul saw berjuang untuk mewujudkan taghyir di Mekah, akan tetapi mereka (penduduk Mekah) justru mengusir Beliau. Beliau meminta nushrah belasan kali akan tetapi mereka menolaknya. Bahkan sebagian penolakan mereka hingga menyebabkan Beliau berdarah-darah… Kemudian nushrah terjadi di Madinah, dan bukan di Mekah yang di situ Rasul saw diutus… Tidak terpintas di dalam benak seorang pun bahwa Rasulullah saw telah gagal atau salah, atau bahwa Mush’ab ra., jauh lebih sempurna perjuangannya!

Sedangkan ayat yang mulia:

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS ar-Ra’d [13]: 11)

Maka ayat tersebut berkaitan dengan hukum syara’. Yaitu bahwa siapa saja yang menginginkan taghyir (perubahan) yang dia idam-idamkan, maka ia wajib berjuang serius, penuh kesungguhan, jujur dan ikhlas. Maka Allah SWT tidak merealisasikan perubahan untuk orang-orang pemalas dan tidur saja. Akan tetapi Allah akan merealisasinya untuk para aktivis yang berjuang dengan serius, sungguh-sungguh, jujur dan ikhlas…

Ringkasnya:

Bahwa perjuangan untuk mewujudkan perubahan yang diidamkan adalah fardhu dan itu berada di dalam wilayah yang dikuasai manusia.

Realisasi perubahan hari ini atau besok, di tempat ini atau di tempat yang itu, adalah berada di wilayah yang menguasai manusia. Karena itu, tidak boleh putus asa atau duduk berpangku tangan jika pertolongan yang dijanjikan belum juga datang.

Panjangnya jalan sama sekali tidak berarti kelirunya para aktivis. Akan tetapi itu seperti yang difirmankan oleh Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (QS ath-Thalâq [65]: 3)

Sesungguhnya Allah SWT tidak merealisasi perubahan untuk orang-orang pemalas dan yang tidur saja, akan tetapi Allah akan merealisasi perubahan itu untuk para pejuang yang jujur dan mukhlis.

Dan Allah SWT adalah pelindung yang memberikan tawfiq.

2 Maret 2009

Elegi Minah dan Tiga Buah Kakao di Meja Hijau..

Kafi Hidonis — Fri, 20 Nov 2009 08:45:42 +0000

Minah (55) hanya dapat meremas kedua belah tangannya untuk menepis kegalauan agar tetap tegar saat menyampaikan pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (19/11).

Tanpa didampingi pengacara, ia menceritakan bahwa alasannya memetik tiga buah kakao di kebun PT Rumpun Sari Antan 4, pertengahan Agustus lalu, adalah untuk dijadikan bibit.

Nenek tujuh cucu yang buta huruf ini sesekali melemparkan pandangan kepada beberapa orang yang dikenal guna memperoleh kekuatan. Ia berusaha memastikan bahwa pembelaannya dapat meyakinkan majelis hakim.

Dengan menggunakan bahasa Jawa ngapak (dialek Banyumasan) bercampur bahasa Indonesia, Minah menuturkan, tiga buah kakao itu untuk menambah bibit tanaman kakao di kebunnya di Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. ”Kalau dipenjara, inyong (saya) enggak mau Pak Hakim. Namung (cuma) tiga buah kakao,” ujar Minah kepada majelis hakim.

Minah mengaku sudah menanam 200 bibit pohon kakao di kebunnya, tetapi ia merasa jumlah itu masih kurang. Namun, belum sempat buah tersebut dibawa pulang, seorang mandor perkebunan, Sutarno, menegurnya. Minah lantas meminta maaf dan meminta Sutarno untuk membawa ketiga buah kakao tersebut.

Alih-alih permintaan maafnya diterima, manajemen PT RSA 4 malah melaporkan Minah ke Kepolisian Sektor Ajibarang, akhir Agustus lalu. Laporan itu berlanjut pada pemeriksaan kepolisian dan berakhir di meja hijau.

Minah sudah berusaha melepaskan diri dari jerat hukum. Tapi usahanya sia-sia. Hukum yang mestinya mengayomi masyarakat dengan menegakkan keadilan, bagi nenek Minah, ternyata tak punya nurani. Hukum kita rupanya tak memberi ampun bagi orang kecil seperti Minah. Tetapi, koruptor pencuri miliaran rupiah uang rakyat melenggang bebas dari sanksi hukum.

Di Jawa Tengah, misalnya, empat bekas anggota DPRD dan aparat Pemerintah Kota Semarang yang menjadi terpidana kasus korupsi dana APBD Kota Semarang tahun 2004 sebesar Rp 2,16 miliar divonis bebas. Mereka bebas dari sanksi hukum setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali mereka. MA menyatakan keempat terpidana itu tidak melakukan tindak pidana.

Muramnya penuntasan masalah hukum di Jateng masih ditambah lagi dengan putusan hakim yang hanya memberikan hukuman percobaan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Salah satunya dijatuhkan kepada Ketua DPRD Jateng periode 1999-2004, Mardijo. Terdakwa korupsi dobel anggaran APBD Jateng sebesar Rp 14,8 miliar ini hanya diberi hukuman percobaan selama dua tahun.

Minah memang tak mengerti masalah hukum seperti para terpidana dan terdakwa kasus korupsi itu. Namun, dengan berkata jujur, ia memiliki keyakinan bahwa ia mampu menghadapi rimba hukum formal yang tidak dimengertinya sama sekali.

Terhitung tanggal 13 Oktober sampai 1 November, Minah menjadi tahanan rumah, yakni sejak kasusnya dilimpahkan dari kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto. Sejak itu hingga sekarang, ia harus lima kali pergi pulang memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto.

Rumah Minah di dusun, di pelosok bukit. Letaknya sekitar 15 kilometer dari jalan utama Ajibarang-Wangon. Perjalanan ke Purwokerto masih menempuh jarak sejauh 25 kilometer lagi. Jarak sepanjang itulah yang harus ditempuh Minah setiap kali memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Satu kali perjalanan ke Purwokerto, Minah mengaku, bisa menghabiskan Rp 50.000 untuk naik ojek dan angkutan umum. Ditambah lagi untuk makan selama di perjalanan. ”Kadang disangoni anak kula (kadang dibiayai anak saya),” katanya.

Sebelum menyampaikan putusan, majelis hakim juga pernah bertanya kepada Minah, siapa lagi yang memberikannya ongkos ke Purwokerto. ”Saya juga pernah dikasih Rp 50.000 sama ibu jaksa, untuk ongkos pulang,” kata Minah sambil menoleh kepada jaksa penuntut umum Noor Haniah.

Noor Haniah yang mendengar jawaban itu hanya dapat memandang lurus ke Minah.

Elegi Minah tentang tiga kakao yang diambilnya melarutkan perasaan majelis hakim. Saat membacakan pertimbangan putusan hukum, Ketua Majelis Hakim Muslich Bambang Luqmono sempat bersuara tersendat karena menahan tangis.

Muslich mengaku tersentuh karena teringat akan orangtuanya yang juga petani.

Majelis hakim memutuskan, Minah dihukum percobaan penjara 1 bulan 15 hari. Jadi, Minah tak perlu menjalani hukuman itu, dengan catatan tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan tiga bulan.

Persidangan ditutup dengan tepuk tangan para warga yang mengikuti persidangan tersebut.

Kasus Minah bisa menjadi contoh bahwa penuntasan masalah hukum di negeri ini masih saja berlangsung tanpa mendengarkan hati nurani, yaitu rasa keadilan…. (Kompas.com, 20/11/2009)

Bukannya Dibui, Boediono Malah Masuk Istana

Kafi Hidonis — Fri, 20 Nov 2009 06:22:23 +0000

…Maka bila melihat negeri dikuasai para bedebah
Usirlah mereka dengan revolusi
Bila tidak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi
Bila tidak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi
Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan!

HTI Press- Itulah penggalan puisi Negeri Para Bedebah yang dibacakan kembali oleh penulisnya Adhie M Massardi dalam acara Halqah Islam dan Peradaban edisi 14, Kamis (19/11) siang di Wisma Antara Jakarta.

Dalam talkshow yang bertema Mafioso Peradilan: Potret Bobroknya Sistem Peradilan Sekuler (Indonesia di Bawah Bayang People Power?) itu Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menyatakan diperdengarkannya rekaman komunikasi Anggodo dengan sejumlah pihak itu sesunguhnya mengkomfirmasikan kepada publik tentang suatu perkara yang selama ini sudah menjadi omongan berbagai pihak tentang bobroknya hukum dan peradilan di Indonesia.

“Ini juga merupakan fenomena gunung es yang memunculkan sebagian kecil saja dari megakorupsi Republik Indonesia,” paparnya.

Lebih anehnya lagi, dalam kasus kriminalisasi KPK itu Anggodo tidak ditahan. “Kalau Anggodo ditahan, dia akan menyanyi dan nyanyiannya akan lebih nyaring dari Wiliardi Wizard!” timpal Kuasa Hukum KPK Ahmad Rifa’i.

Dalam seminar itu dungkapkan bahwa kriminalisasi ini berawal dari dari upaya KPK yang akan mengusut kasus Bank Century. Itu sangat berbahaya bagi para bedebah yang terlibat Century maka dibuatlah sekenario kriminalisasi KPK agar Bank century tidak jadi diusut.

“Saya melihat di beberap surat kabar asing kasus Bank Century ini mereka samakan dengan kasus Watergate. Karena kejahatannya itu merupakan persekongkolan politik tingkat tinggi, ada menteri ekonomi, ada gubernur Bank Indonesia, papar Adhie Massardi, Mantan Jubir Presiden era Gus Dur itu.

Boediono, Gubernur BI saat itu, sampai saat ini tetap dapat menghirup udara bebas. Bandingkan dengan Gubernur BI lainnya yang sama-sama berbuat hal serupa dengan nominal hampir delapan kali lipat di bawahnya.

Syahrir Sabirin, ketika menjabat Gubernur BI, mengeluarkan uang Rp 900 milyar untuk Bank Bali. Dia, ujar Massardi, tidak ambil seperak pun tetapi masuk bui. Kemudian Burhanuddin Abdullah, ketika menjadi Gubernur BI, menandatangani uang dari BI RP 100 milyar juga masuk bui.

“Boediono ini menandatangani 6,7 trilyun tapi dia malah masuk istana!” ujarnya dengan geram sehingga memplesetkan kepanjangan Bareskrim Polri menjadi badan rekayasa dan kriminalisasi KPK.

Ahmad Wirawan Adnan, yang sudah malang melintang 26 tahun di dunia peradilan merumuskan bahwa mafia peradilan adalah satu kekuatan yang adanya itu di luar pengadilan. Meraka sering disebut dengan orang yang untouchable, orang yang tidak tersentuh hukum.

Karena apa? Mereka bisa melakukan strategi cover up, melakukan semuanya seolah-olah sesuai dengan hukum padahal sedang menjalankan pelanggaran hukum. Jadi kelihatannya sedang melakukan penegakkan pemberantasan korupsi tetapi sebenarnya yang sedang dilakukan adalah kegagalan melakukan pemerasan sehingga seolah-olah menegakkan pemberantasan korupsi.

Sehingga ia sangat yakin bahwa dalam sistem yang berlaku sekarang ini mafia peradilan tidak akan bisa diberantas. “Dengan sistem pemerintahan sekarang yang menjalankan sistem demokrasi ini, mafia peradilan itu tidak mungkin akan bisa diberantas,” ujar Adnan.

Anggota Tim Pengacar Muslim ini pun menyebutkan bahwa sistem ini salah karena kebenaran itu ditentukan oleh suara terbanyak. “Kalau suara terbanyak ingin korupsi dan maksiat yang mana yang benar?” tanyanya retorik.

Massardi pun meyakinkan ratusan peserta yang hadir di acara tersebut bahwa sebenarnya para bedebah itu tidak sekuat yang umat bayangkan sehingga sebetulnya mereka bisa dikalahkan. Namun tetap bercokolnya mereka di kursi kekuasaan itu akibat kesalahan umat sendiri.

“Bukan karena mereka terlalu kuat tetapi kitalah yang lebih banyak diam!” tandasnya. “Saya pikir setengah dari facebooker di tambah dengan setengah dari massa Hizbut Tahrir turun ke jalan para bedebah itu bisa diusir,” ujar Massardi.

Oleh karena itu ganti sistem ganti rezim adalah satu keniscayaan. Hizbut Tahrir sedang merintis ke arah itu, dengan menggunakan istilah Massardi dalam syairnya itu, Ismail mengatakan saat ini yang dilakukan oleh HTI adalah menyadarkan masyarakat dengan diskusi, kemudian demonstrasi lalu revolusi untuk mengganti sistem yang bobrok ini dengan Syariah dan Khilafah. [] joko prasetyo

Hizbut Tahrir: Organ Tubuh Para Syuhada Dan Tawanan Tidak Selamat Dari Kebiadaban Yahudi

Kafi Hidonis — Fri, 20 Nov 2009 02:56:06 +0000

Hizbut Tahrir di Palestina dalam komentar yang dipublikasikan di situsnya mengkritik sikap otoritas dalam kasus pencurian organ tubuh para tahanan oleh “Israel”, yang diangkat oleh jurnalis Swedia, Donald Bostrom, setelah laporan itu dipublikasikan di surat kabar Swedia “Aftonbladet” pada 17/8/2009 berkata: “Israel telah menahan para pemuda Palestina di malam hari, membunuhnya, mengambil organ tubuhnya, dan menguburnya secara rahasia.”

Hizbut Tahrir mempertanyakan tentang sebab keputusan autopsi terhadap mayat-mayat Palestina yang terbunuh oleh tembakan tentara Israel dengan mengatakan bahwa penyebab kematian adalah jelas dan dapat dimengerti.

Hizbut Tahrir berkata: “Kemudian sekitar sebulan setelah itu, Otoritas Palestina menyatakan tekadnya untuk mengumumkan pembentukan sebuah komite …. Sekarang, hampir dua bulan setelah otoritas membentuk komitenya, justru otoritas mengambil sikap yang tegas untuk berlindung pada Liga Arab.”

Hizbut Tahrir mengatakan bahwa “Israel” menjadikan para tahanan sebagai kelinci percobaan untuk penelitian medis: (Sesungguhnya entitas Yahudi adalah entitas menjijikkan, dan menciptakan berbagai kerusakan dimanapun berada di muka bumi ini. Yahudi telah melakukan perampasan wilayah, penjarahan kekayaan alam, perdagangan wanita, penyiksaan dan pembunuhan warga, dan akhirnya pencurian organ tubuh mereka, yang selanjutnya mereka gunakan sebagai kelinci percobaan untuk obat baru, seperti yang diungkapkan oleh Organisasi Solidaritas Kemanusiaan International bahwa para tawanan Palestina di pusat-pusat penjara Israel digunakan sebagai sampel hidup untuk pengujian laboratorium obat baru yang diproduksi di laboratorium Departemen Kesehatan Israel, dan mengukur dampaknya terhadap fungsi-fungsi vital tubuh mereka.”

Hizbut Tahrir menyerang ide berlindung ke Liga Arab dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dipandangnya sebagai tindakan bunuh diri apapun alasannya: “Berlindung kepada legitimasi internasional berarti menyerahkan masalah-masalah kaum Muslim pada para penjagal (pembantai) kapitalis apapun nama mereka. Dalam hal ini, seolah-olah kami umat yang tidak punya kemampuan dan kemauan. Padahal, kami memiliki kekuatan yang jika ditempatkan pada tempatnya niscaya akan menghasilkan kekuatan yang menakjubkan bagi kaum Muslim sendiri … Sesungguhnya pertemuan Liga Arab (yang pada kenyataannya adalah perpecahan), sehingga apapun perhiasan yang dipakainya, apakah pertemuan mendesak, pertemuan darurat, pertemuan luar biasa, atau lainnya; baik pertemuan tingkat delegasi, Menteri Luar Negeri, atau tingkat kepala negara, tidak pernah menghasilkan keputusan riil untuk menolong masalah apapun di antara masalah-masalah kaum Muslim sejak lebih dari enam puluh tahun, dan tidak menghasilkan apa-apa selain sebagai alat untuk memasarkan resep-resep Barat yang justru menghancurkan semua masalah kaum Muslim.”

Kemudian Hizbut Tahrir melanjutkan dengan pertanyaan “kaum Muslim dicerai-beraikan oleh nasionalisme, dan piagam Liga Arab yang diklaimlkan, sebaliknya membiarkan orang-orang Yahudi bebas melampiaskan nafsu buasnya terhadap rakyat Palestina, sementara pasukan kaum Muslim yang jumlahnya jutaan dibelenggu oleh intruksi para penguasa antek, sehinga dengan demikian, siapa yang akan menolong mereka para tahanan? Siapa yang akan menolong mereka para syuhada? Siapa yang akan menyelamatkan tanah Isra’ dan Mi’raj?”

Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Hizbut Tahrir dengan mengatakan: Kami hanya dapat berkata: “Dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.” (TQS. An-Nisa’ [4] : 75).

Dan kami bekerja dengan sekuat tenaga dan antusiasme yang tinggi untuk mengubah sistem-sistem yang ada ini sesuai dengan metode Nabi SAW, dan untuk membebaskan Al-Qur’an dari antara dua sampul, serta melepaskannya dari rak-rak hingga menjadi sesuatu yang diamalkannya, dan menjadikan tentara kami bergerak berbaris bagaikan traktor sambil bertakbir Allahu Akbar (Allah Maha Besar), yang kemudian menghapus dari muka bumi entitas Yahudi yang menjijikkan dan menjengkelkan, serta mulai mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia guna merealisasikan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan berdirinya Khilafah Rasyidah. (qudsnet.com, 18/11/2009)

Karena Menolak Membuka Pakaiannya, Tentara Israel Menangkap Seorang Wanita Di Hebron

Kafi Hidonis — Fri, 20 Nov 2009 02:41:09 +0000

Hebron- Otoritas pendudukan zionis Israel, sore ini menangkap seorang wanita, Ummu Wisam Dofash, setelah ia menolak membuka pakaiannya di pos pemeriksaan di pintu masuk ke jalan raya Asy-Syuhada di pusat kota Hebron.

Sumber-sumber lokal mengatakan bahwa ketika Ummu Wisam sedang pergi menuju rumahnya di Tel Rumeida, ia dihentikan oleh tentara Israel di pos pemeriksaan, lalu memintanya agar membuka pakaiannya untuk diperiksa, namun ia menolak melakukannya, sehingga salah seorang dari tentara itu menyerangnya dengan cara memukulinya, selanjutnya tentara Israel menangkapnya dan membawanya ke markas polisi Israel.

Sementara sumber pendudukan Israel mengklaim bahwa Ummu Wisam berusaha merampas senjata salah seorang prajurit, karena itulah mereka menangkapnya. (mediaumat.com)

Latihan Militer Bersama Israel-Turki di Ankara

Kafi Hidonis — Thu, 19 Nov 2009 22:33:30 +0000

Pejabat tinggi Israel dan Turki mengkonfirmasikan bahwa Israel dan Turki sedang melakukan latihan militer bersama di Ankara. Ini merupakan latihan yang pertama sejak Turki memerintah Israel keluar dari latihan yang berlangsung bulan lalu, yang memicu konflik diplomatik di antara kedua negara.

Seorang pejabat yang meminta agar dirahasiakan identitasnya mengatakan bahwa beberapa kesatuan militer Israel dan Turki sedang melakukan latihan SAR di Ankara selama tiga hingga lima hari untuk periode bulan ini.

Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, telah terjadi ketegangan di antara dua negara yang bersekutu ini, yaitu ketika Ankara melancarkan gelombang kritikan yang belum pernah dilakukannya sebelumnya terhadap negara Yahudi, karena serangan dahsyat dan merusak yang dilakukan zionis Israel di Gaza.

Dan pada bulan yang lalu Turki meminta Israel keluar dari latihan militer bersama. Turki mengatakan bahwa hubungan bilateral antara Turki dan Israel akan tetap tegang, kecuali jika Israel menhentikan “tragedi kemanusiaan” di Gaza, dan menghidupkan kembali proses perdamaian dengan Palestina. (mediaumat.com)

MA Akui “Markus” Merajalela

Kafi Hidonis — Thu, 19 Nov 2009 22:06:14 +0000

Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa mengakui bahwa makelar kasus atau ”markus” saat ini merajalela di mana-mana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Hal itu merupakan tantangan semua penegak hukum untuk memberantasnya.

Khusus untuk MA sendiri, keberadaan makelar kasus tersebut diakui Harifin sangat mengganggu independensi hakim dalam menangani perkara.

Terkait dengan hal tersebut, Harifin menjelaskan, Rabu (18/11) di Jakarta, pihaknya sudah mengeluarkan aturan seperti larangan bertemu pihak beperkara dan larangan menerima pemberian dari pihak beperkara. ”Pedoman Perilaku Hakim yang sudah ada akan ditegakkan sungguh-sungguh,” katanya.

Hingga Oktober 2009, MA sudah menjatuhkan sanksi kepada setidaknya 30 hakim. ”Ada hakim yang dipecat, ada hakim dinonpalukan selama satu dan dua tahun. Dalam waktu dekat ini, ada lagi hakim yang diadukan ke Majelis Kehormatan Hakim karena diduga melakukan pelanggaran berat. Dia diusulkan untuk dipecat,” tutur Harifin.

Secara terpisah, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, kemarin, menyatakan belum pernah mendengar tentang makelar kasus yang hilir mudik ke Kantor KPK.

”Di KPK, tiap orang yang datang dapat diidentifikasi,” katanya.

Di lingkungan kejaksaan, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan, sejak tahun 2007 kejaksaan sudah mengupayakan birokrasi bersih. Caranya, antara lain, dengan pembaruan kejaksaan.

Riset pola korupsi

Danang Widoyoko dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Darurat Keadilan mengungkapkan, Indonesian Corruption Watch pernah melakukan riset tentang mafia peradilan di Indonesia.

Riset menemukan banyaknya pola korupsi di tubuh kepolisian dalam bentuk permintaan uang jasa, penggelapan perkara dengan alasan tidak cukup bukti, negosiasi perkara saat penyusunan berita acara pemeriksaan, dan pemerasan dan pengaturan ruang tahanan.

Tidak jauh berbeda dengan itu, menurut Danang, catatan tentang kejaksaan juga sangat buruk. Terbongkarnya persekongkolan dan transaksi korup antara Jaksa UTG dan Artalyta Suryani adalah salah satu contohnya.

Untuk itu, pengamat masalah korupsi, Roby Arya Brata, mengusulkan agar pemerintah membentuk badan independen dengan kewenangan kuat untuk mengawasi aparat penegak hukum, terutama KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Ahli hukum tata negara, Irman Putra Sidin, berpendapat, untuk menjaga kelanjutan dan arah dari reformasi hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu membentuk tim khusus. Tugas tim adalah mengkaji dan memberikan masukan hal-hal yang perlu dilakukan dalam reformasi hukum. (Kompas.com, 19/11/2009)

Kwik Curiga Bailout Century untuk Cuci Uang Dana Politik

Kafi Hidonis — Thu, 19 Nov 2009 21:58:28 +0000

Jakarta - Pakar ekonomi Kwik Kian Gie mensinyalir bailout Bank Century ditujukan untuk menyelamatkan proses cuci uang (money laundering ) dana politik dari luar negeri. Kwik curiga, suntikan dana itu tidak semata-mata ditujukan untuk menyelamatkan ekonomi nasional, tetapi lebih jauh untuk menolong para deposan besar yang menjadi penyumbang dana kampanye.

“Bank Century disuntik dana tidak untuk menyelamatkan ekonomi nasional, tapi untuk menelikung aturan yang mengatakan bahwa nasabah bank yang dijamin hanya yang Rp 2 miliar saja,” kata Kwik dalam diskusi ‘Mengungkap Kasus Bank Century’ di pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2009).

Kwik menjelaskan, ada aturan bahwa nasabah yang bisa dijamain hanya mereka yang menyimpan uang maksimal Rp 2 miliar. Karena itu dana Rp 6,7 triliun itu dikucurkan agar nasabah yang punya uang Rp 2 miliar ke atas ikut dijamin. Dengan demikian, bailout itu sebenarnya hanya untuk membayar para deposan besar.

“Ada blanket guarantee yang berupa penelikungan terhadap aturan tentang Rp 2 miliar. Orang-orang kaya supaya dibayarkan sepenuhnya. Jadi maksudnya, hanya untuk membayar deposan bsar supaya tidak kehilangan uang,” kata Kwik.

Lebih jauh mantan Menteri Koordinator Ekonomi ini lantas mempertanyakan alasan mengapa deposan besar harus dijamin. Hal itu mengingat Bank Century merupakan bank yang memiliki reputasi buruk. Jadi tidak masuk akal sebenarnya jika deposan besar menyimpan uangnya di bank tersebut.

“Logikanya, kenapa deposan besar mau menanam uang di bank kecil dengan reputasi buruk seperti itu? Mungkinkan lalu lintas uang untuk tujuan politik tertentu? Jadi hanya jadi ajang mencuci uang di luar negeri,” kata Kwik.

Dalam diskusi ini hadir pula sejumlah anggota DPR, antara lain Maruarar Sirait dari PDIP, Eko Patrio dari PAN, pengamat ekonomi yang juga mantan anggota FPAN Drajad Wibowo, dan sejumlah nasabah Bank Century. (detikNews, 19/11/2009)